Pages Navigation Menu

Pentingnya Literasi Media

Film memiliki kemungkinan memberikan pengaruh negatif. Maka pemerintah hadir dalam bentuk regulasi. Salah satu bentuk regulasi perfilman adalah melalui sensor. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman disebutkan bahwa sensor film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum. Layak tidaknya sebuah film mengikuti dinamika politik bangsa.
Di Indonesia keberadaan sensor film telah hadir sejak zaman Belanda. Saat Orde Baru tugas sensor dilakukan oleh Departemen Penerangan dan Komite Sensor Film yang kini beralih nama menjadi Lembaga Sensor Film (selanjutnya ditulis LSF). Hingga sekarang LSF memiliki peran dan fungsi yang penting. Pertanyaannya, seberapa penting keberadaan LSF? Tentu saja sangat penting. Setidaknya LSF berperan serta mengarahkan perkembangan perfilman nasional. Meski begitu, mari sama-sama mengakui kalau LSF tidak bisa bekerja sendiri.
Beberapa waktu lalu, sempat muncul isu pembubaran LSF. Alasannya LSF dirasa mematikan kreativitas sineas di Indonesia. Pengawasan ketat dilakukan mulai proses prapoduksi hingga pascaproduksi film. Patokan LSF dalam memotong dan menyensor film juga belum jelas. Kadang pemotongan film oleh LSF pun dirasa dapat membuat alur cerita menjadi terganggu. Mungkin saja adegan yang dianggap tidak patut oleh LSF dan disensor merupakan bagian penting film yang ingin disampaikan sutradara. Harus disadari fakta-fakta tersebut terjadi karena keterbatasan LSF.
Film selama mampu mendatangkan banyak penonton sehingga menghasilkan laba yang besar tentu akan cepat menyebar luas. Kecenderungannya tidak berbanding lurus dengan kualitas konten. LSF tidak bisa diandalkan bekerja sendiri untuk meminimalkan “bahaya” konten film atau iklan yang tayang di bioskop maupun televisi dan media lain tersebut. Maka perlu budaya sensor mandiri dari semua lapisan, mulai dari industri perfilman hingga masyarakat penikmat film.
Sensor mandiri perlu dilakukan oleh semua pihak karena kapasitas LSF sangat terbatas. Sebagai gambaran, selama 2017 LSF menyensor sekitar 46.000 materi berupa film-film bioskop, acara televisi, dan iklan. Belum lagi perkembangan teknologi yang begitu pesat sangat memengaruhi kerja LSF. Sebab tayangan-tayangan, baik film atau iklan film tidak hanya ditemui di bioskop dan televisi saja. Sekarang masyarakat dapat menonton film melalui media streaming, media sosial, dan aneka platform digital lain. Belum lagi sebagian film yang beredar via streaming tidak melalui sensor LSF.
Serangan konten tayangan oleh internet cukup mengkhawatirkan. Apalagi menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 2017 mencatat, pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa atau 54,68 persen dari 262 juta jiwa total penduduk Indonesia. Tentu saja LSF tidak bisa bekerja sendiri.
Perlu adanya kesadaran dari semua lapisan terkait penyelamatan masyarakat dari pengaruh negatif (dalam arti seluas-luasnya) tayangan film maupun iklan. Hendaknya merupakan tanggung jawab semua kalangan. Pertama, bagi industri perfilman melalui sutradara dan produser, penting untuk selalu menerapkan mekanisme dialog dengan LSF. Selanjutnya, pemberian rating dalam tiap tayangan sehingga konten menjadi tepat sasaran.
Kedua, kesadaran penikmat film akan rating. Ini tak kalah penting, sebab adegan kekerasan dan percintaan berlebihan misalnya bisa saja jadi konsumsi anak-anak. Anak-anak SD bergaya layaknya orang dewasa. Pentinglah menonton tayangan dengan menyesuaikan rating. Para orang tua jangan asal mengajak anak menonton tayangan yang belum sesuai usia mereka. Sistem yang sudah dibuat baik tidak akan berarti apa-apa jika belum ada sensor dari masing-masing individu untuk diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya.
Ketiga, pemerintah perlu menggalakkan literasi media untuk masyarakat. Hal ini agar masyarakat lebih bijak dalam memilih tayangan. Pemahaman terhadap isi dan dampak sebuah konten tayangan amatlah perlu. Harapannya, dengan adanya kolaborasi LSF dan sensor mandiri kualitas konten tayangan di Indonesia semakin baik.

Essai ini bisa juga dibaca di harian Pos Bali, 8 April 2018

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *